UPAYA GEREJA DALAM MENANGANI PRAKTEK PERKAWINAN HUBUNGAN DARAH DEKAT DI PAROKI ST. YOSEP LEWOTOBI DALAM TERANG KAN. 1091 KHK 1983

ABSTRAK
Ngete, Maria Emirensiana. 2026. “Upaya Gereja Dalam Menangani Praktik Perkawinan Hubungan Darah Dekat Di Paroki St. Yosef Lewotobi Dalam Terang Kanon 1091 KHK 1983” Skripsi. Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik.
Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende.Pembimbing: Dr. Efraem Pea, Lic.Iur Can.Kata kunci: Upaya Gereja, Perkawinan darah dekat, KHK 1983 Kan.1091 Penelitian ini mengambil topik tentang peran Gereja dalam menangani praktik
perkawinan hubungan darah dekat di kampung Lewotobi Paroki St. Yoseph Lewotobi. Adapun alasan menjadi dasar pemilihan topik ini adalah perkawinan darah dekat sudah menjadi tradisi bagi masyarakat setempat, ketidaktahuan
tantang risiko genetik, keterbatasan ekonomi, minimnya pergaulan dengan masyarakat luar, kurangnya pengetahuan tentang halangan perkawinan, meringankan beban belis. Rumusan masalah yang hendak digali dalam penelitian
ini adalah bagaimana peran pastoral terhadap praktek perkawinan hubungan darah dekat di kampung Lewotobi Paroki St. Yoseph Lewotobi? Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran pastoral terhadap praktek perkawinan hubungan darah dekat di kampung Lewotobi Paroki St. Yoseph Lewotobi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Gereja perlu memperkuat pendidikan iman dan katekese keluarga yang secara eksplisit mengajarkan tentang larangan hubungan darah menurut Kanon 1091 serta alasan teologis di baliknya.
Kedua, kerja sama struktural antara Gereja dan tokoh adat harus dibangun secara formal melalui dialog rutin, musyawarah adat-gerejawi, atau penyusunan pedoman bersama. Ketiga, paroki perlu mengembangkan sistem administrasi
pastoral yang memuat database genealogis keluarga umat. Keempat, peningkatan kapasitas pastor dan tim pastoral keluarga sangat diperlukan. Pembekalan kanonik praktis mengenai halangan perkawinan, tata cara konsultasi dengan Tribunal, dan manajemen kasus pastoral akan meningkatkan mutu pelayanan Gereja dalam menangani situasi ini. Kelima, perlu ada pendekatan pastoral yang lebih proaktif kepada pasangan yang sudah terlanjur hidup dalam perkawinan darah dekat.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pastoral Gereja dalam menangani kasus perkawinan darah dekat belum berjalan optimal akibat keterbatasan kompetensi pastoral, lemahnya dokumentasi genealogis, dan
resistensi keluarga terhadap proses hukum Gereja.